LINK UMKM - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman melakukan kunjungan langsung ke Sentra Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025), untuk meninjau aktivitas penjualan pakaian bekas atau thrifting. Langkah ini diambil menyusul kebijakan larangan impor pakaian bekas dan sebagai upaya memahami dampak terhadap pedagang UMKM yang selama ini mengandalkan bisnis thrifting.

Pantauan di lapangan menunjukkan Maman berkeliling di lantai satu dan lantai dua pasar, didampingi anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu. Para pedagang mengikuti kunjungan menteri, menyampaikan aspirasi dengan membawa tulisan seperti “Thrifting juga UMKM! Jangan ditutup, kami pedagang kecil!” dan “Kami Pedagang Baju Bekas Juga Bayar Pajak.” Aksi ini mencerminkan kekhawatiran para pelaku usaha kecil terhadap kemungkinan penutupan aktivitas thrifting akibat regulasi impor.

Maman berinteraksi langsung dengan pedagang untuk menelusuri sumber pakaian, harga jual, serta dampak keberadaan thrifting terhadap usaha konveksi lokal. Hasil dialog menunjukkan sebagian besar pedagang memperoleh stok dari impor dalam jumlah besar, dengan harga mulai Rp 5.000 per potong, sehingga produk thrifting tetap terjangkau bagi konsumen. Sementara itu, pedagang konveksi mengonfirmasi bahwa keberadaan thrifting tidak sepenuhnya memengaruhi penjualan mereka karena segmen pasar berbeda dan harga produksi lokal cenderung lebih tinggi.

Salah satu pedagang, Alfi (47), yang telah berjualan pakaian thrifting selama 15 tahun, mengungkapkan pengalaman beralih dari pakaian lokal ke thrifting karena pandemi Covid-19 menurunkan penjualan produk lokal. Alfi menekankan bahwa aktivitas thrifting menjadi sumber mata pencaharian utama, dan berharap pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan usaha pedagang UMKM. Ia menyoroti pentingnya kebijakan yang seimbang agar pedagang tetap bisa beroperasi tanpa merugikan industri lokal maupun kepatuhan terhadap aturan impor.

Kunjungan ini menunjukkan pendekatan pemerintah yang bersifat partisipatif, dengan mengutamakan pengumpulan data lapangan dan dialog langsung dengan pelaku UMKM. Menteri UMKM menekankan perlunya solusi adil yang memungkinkan pedagang thrifting beralih ke produk lokal, termasuk akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan, agar transformasi usaha dapat berlangsung tanpa mengorbankan mata pencaharian.

Pendekatan ini sekaligus menjadi upaya penguatan UMKM di tengah kebijakan nasional terkait impor, dengan mempertimbangkan dinamika pasar, keterjangkauan produk, dan kapasitas produksi lokal. Pemerintah memastikan keterlibatan pedagang dalam proses kebijakan akan terus terbuka melalui dialog, pendampingan, dan akses pembiayaan untuk mendorong transisi ke produk lokal, sehingga pelaku UMKM tetap menjadi penggerak ekonomi rakyat.

RAT/NNA